VIVAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI Jakarta.
"Perlu ada audit investigasi, walaupun nantinya APBD sudah diverifikasi dan ada anggaran yang dicoret," kata Koordinator ICW Teten Masduki di sela-sela diskusi di Hotel Dharmawangsa Jakarta, Rabu 3 Desember 2008.
Anggaran kontroversial yang kemudian dicoret justru harus dipertanyakan. Sebab, hal itu justru mengindikasikan rencana korupsi. "Tetap saja perlu dipertanyakan, kenapa kok bisa muncul dana itu," ujarnya.
Teten menambahkan, perlu ada investigasi terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk membongkar penyimpangan anggaran. "Bisa saja ada kongkalikong, bisa juga dewan yang mengesahkan tidak teliti," ujarnya.
Dalam Rancangan APBD DKI 2009 muncul sejumlah anggaran yang sarat pemborosan. Di antaranya, pengadaan laptop Rp 35 juta/unit, laundry gubernur Rp 70 juta/tahun, bahan bakar mobil gubernur Rp 210 juta/ tahun.
Selain itu, biaya penyusunan pidato gubernur dan wakil gubernur Rp 1,6 miliar, anggaran rapat tim perumus rancangan peraturan daerah Rp 3,7 miliar, anggaran rapat DPRD membahas rancangan peraturan daerah senilai Rp 9 miliar, anggaran reality show peningkatan kualitas hidup Dinas Kesehatan Rp 2 miliar dan pembuatan sinetron Dinas Kesehatan Rp 2 miliar. Anggaran laundry gubernur telah dicoret.
Menlu Retno Disarankan Segera Kontak Iran Agar Tidak Serang Balik Israel
Guru Besar Hukum Internasional (UI) Hikmahanto Juwana menyarankan agar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi segera menghubungi Menlu Iran.
