VIVAnews – Ketua Fraksi Demokrat Syarif Hasan tidak setuju lembaga survei diakreditasi Komisi Pemilihan Umum(KPU). “Karena akan menimbulkan persepsi yang beda-beda,” kata Syarif di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis 4 Desember 2008.
Sebaliknya, kata Syarif, keberadaan lembaga survei dibiarkan saja karena bukan lembaga yang didirikan pemerintah. Lagi pula, menurut Syarif, survei yang dilakukan mereka dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Hasil survei yang dikerjakan, katanya, bersifat memberi informasi awal. “Jadi, tidak ada urgensinya lembaga survei untuk diakreditas.”
Menurut Syarif, secara umum penyelenggaraan survei itu tidak mempunyai motivasi tertentu. Justru publik harus menyadari angka yang dikeluarkan survei itu bukan merupakan hasil final.
Syarif mengatakan selama ini publik justru menganggap hasil survei sebagai angka final. “Padahal hasil akhirnya belum tentu sama,” kata dia.
PKS Terbuka untuk Bertemu Prabowo tapi Bukan untuk Menyusul PKB
Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan rencana pertemuan dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto masih menunggu waktu yang tepat.
