Perusahaan Israel di Arena PRJ

Deplu: Penyelenggara Kurang Sensitif

VIVAnews – Satu perusahaan asal Israel ikut dalam pameran dagang di arena Pekan Raya Jakarta. Tak hanya anggota Dewan yang terkaget-kaget, Departemen Luar Negeri pun tak habis pikir mengapa hal itu sampai terjadi.

Finance Minister, CEO MCC Discuss Transportation Sector Cooperation

Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, melalui Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengatakan harus dicek siapa penyelenggaranya. ”Kalau betul itu melibatkan orang-orang Israel, berarti penyelenggara kurang sensitif soal Israel bagi masyarakat Indonesia,” katanya di Gedung Departemen Luar Negeri, Pejambon, Jakarta.

Departemen, katanya, belum tahu siapa dibalik kehadiran perusahaan Israel itu. ”Kami sedang mengecek,” katanya.

Prabowo ke Anies: Saya Pernah di Posisi Anda, Saya Tau Seyuman Anda Itu Berat Sekali

Soal sanksi bagi penyelenggara, kata Teuku Faizasyah, bukan kewenangan Departemen. ”Kita kembalikan ke Departemen Perindustrian,” katanya. Departemen Luar Negeri, tambahnya tak mengatur hubungan bisnis. Namun, Israel sebagai satu entitas memang sensitiif.

Pengusaha Israel, kata Faizasyah, bisa saja masuk ke Indonesia dengan paspor lain. ”Pemerintah tidak memberikan visa atau izin kunjung kepada Israel,” katanya. Selain Israel, Taiwan juga punya prosedur sendiri untuk mendapatkan visa.

Jokowi Tegaskan Tidak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran, Kecuali Diminta

Belajar dari pengalaman ini, Faizasyah mengatakan kalau ada yang mau mengundang pihak asing, sebaiknya berkonsultasi dengan Departemen.

Tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah mengirimkan nota protes ke Departemen Luar Negeri mengenai kehadiran perusahaan Israel dalam pameran dagang di arena Pekan Raya Jakarta. Mereka selanjutnya berencana mengirim protes yang sama ke Departemen Perindustrian.

Tangkapan layar anggota KPU RI Idham Holik saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024.

KPU Akan Batasi Maksimal 600 Pemilih Per TPS untuk Pilkada 2024

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, jumlah surat suara Pilkada 2024 lebih sedikit daripada Pemilu 2024.

img_title
VIVA.co.id
24 April 2024