VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituding memanipulasi data ruang terbuka hijau. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pun terancam digugat.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Slamet Daryoni, mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperdagangkan ruang terbuka hijau. "Setiap tahun jumlah ruang terbuka di Jakarta terus berkurang," ujarnya dalam diskusi di Gedung Ranuza, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis 11 Desember 2008.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Rencana Umum Tata Ruang Jakarta Tahun 2005, ruang terbuka hijau Ibu Kota harus mencapai 31,5 persen dari total luas wilayah. Atau setidaknya, 26,1 persen.
Pada tahun 1985 luas ruang terbuka hijau di Jakarta masih 28,76. Namun survei tahun 1999, luas ruang terbuka hijau di Jakarta menyusut drastis menjadi 9,6 persen.
Sebelum menuai kecaman dari masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diduga melakukan pemutihan aturan lama dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2010. "Di sini target ruang terbuka hijau tidak lagi 31,5 persen, tapi 13,96 pada 2010," ujar Slamet.
Dalam perjalanannya, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI justru semakin agresif dan masif dalam mengonversi lahan, dengan tanpa mempertimbangkan fungsi dan daya dukung lingkungan. Sejumlah kawasan yang pada tahun 1999 masih berstatus ruang terbuka hijau pun telah dikonversi menjadi kawasan komersial. Kawasan itu antara lain, Kelapa Gading, Tegal Alur, Senayan, Cilandak, Lebakbulus, dan Cibubur. "Sekarang diperkirakan luas ruang terbuka hijau di Jakarta hanya tersisa 6,2 persen," ujarnya.
Slamet khawatir, kondisi ini akan membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemutihan lagi terhadap aturan ruang terbuka hijau, dengan mempersempit luasan ruang terbuka hijau publik.
Ia juga khawatir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memainkan ruang terbuka hijau di pekarangan rumah warga (private) sebagai ruang terbuka hijau publik. "Kami akan mengadakan survei ulang ruang terbuka hijau. Kalau memang benar menyalahi prosedur, kami akan mengajukan gugatan kepada Gubernur," ujar Slamet.
VIVA.co.id
29 Maret 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Para anggota TNI itu diduga tak terima Prada Lukman dikeroyok preman di Pasar Cikini, Rabu, 27 Maret 2024. Prada Lukman membela ayah rekannya yang dipalak kawanan preman.
Gus Miftah Curiga Jokowi Pilih Bahlil Lahadalia Jadi Menteri Karena Lucu, Bukan Prestasi
Politik
29 Mar 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan buka puasa bersama Wakil Presiden Maruf Amin dan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 28 Maret 20
Polri menegaskan bakal memburu para tersangka. Dalam kasus itu, polisi sudah lima tersangka yang semuanya WNI.
Sidang Sengketa Pilpres di MK, Bawaslu Sebut Jokowi Bagi-bagi Bansos Tak Langgar Netralitas
Politik
29 Mar 2024
Cara Presiden Jokowi yang bagi-bagi bansos dekat spanduk pasangan 02 Prabowo-Gibran di Serang, Banten dipersoalkan.
Amerika Serikat (AS) disebut toleh Rusia elah mengambil tindakan terburu-buru dengan menyalahkan kelompok teror ISIS, atas teror di Moskow.
Selengkapnya
VIVA Networks
PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) telah menyiapkan layanan Bengkel Siaga untuk mobil dan sepeda motor yang tersebar di 66 titik guna menyambut mudik lebaran 2024.
Istilah "insecure" erat kaitannya dengan tingkat percaya diri seseorang, yang merupakan perasaan yang dapat berubah sesuai dengan situasi yang dialami. Apakah ini dosa?
Sinopsis dan Fakta Hot Blooded, Jung Woo Hempas Citra Pria Lucu jadi Sosok Tangguh
IntipSeleb
7 jam lalu
Hot Blooded adalah film Korea Selatan yang mengangkat kisah peperangan sengit gangster memperebutkan harta dan wilayah, Jung Woo sebagai pemeran utamanya.
Diduga Pacaran dengan Gilga Sahid, Happy Asmara Akhirnya Angkat Bicara
JagoDangdut
sekitar 1 jam lalu
Happy Asmara baru-baru ini buka suara mengenai kabar dirinya berpacaran dengan Gilga Sahid. Lantas seperti apa kelanjutannya? Berikut ini JagoDangdut sajikan untuk Anda!
Selengkapnya
Isu Terkini