VIVAnews - Pemerintah akan memberlakukan penurunan tarif angkutan antarkota dan antar provinsi secara resmi mulai 1 Januari 2009.
"Adapun penurunan tarif angkutan kota sebesar 3-6 persen dilakukan secepatnya," kata Sudirman Lambali, direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Departemen Perhubungan di Jakarta, 16 Desember 2008.
Menurut Sudirman, penurunan tarif tersebut nantinya akan dievalusi setiap enam bulan sekali untuk melihat fluktuasi komponen biaya transportasi.
Dia mengakui, bila dikonversi dengan tarif angkutan kota saat ini dengan rata-rata Rp 2.500/penumpang, angka 5 persen berarti ada penurunan Rp 100 hingga 150.
Sudirman mengatakan, penurunan tarif itu sudah berdasarkan penghitungan komponen biaya transportasi. Sehingga, bila dilihat dari penurunan solar sebesar 12,7 persen, biaya pokok perpenumpang untuk AKAP misalnya, yang tadinya Rp 116/penumpang perkilometer menjadi Rp 110/penumpang per km.
Dia menambahkan, untuk angkutan antarkota antarprovinsi tidak terlalu sulit dan langsung dapat berlaku, karena penurunan itu masih dalam rentang batas bawah 20 persen dan rentang batas atas 30 persen.
Penurunan yang tidak signifikan, menurut Sudirman, setidaknya akan memberikan efek psikologis pada masyarakat, yaitu dapat merasakan perubahan atas penurunan harga BBM. "Dari 12 komponen biaya transportasi, baru satu yang benar-benar turun. Sebab, perhitungan komponen lainnya tetap," katanya.
Dia mengakui, BBM mempengaruhi biaya transportasi sebesar 30 persen, sedangkan sisanya oleh komponen lainnya.
Sudirman melanjutkan, jika ada perubahan harga pada komponen biaya yang lain, dalam evaluasi setiap enam bulan tentunya bakal ada pertemuan untuk membahas hal tersebut.
Pada kesempatan itu, dia mengatakan, pemerintah akan mendorong pihak terkait untuk segera menurunkan tarif dengan cara mengirimkan edaran kepada pemerintah kota/kabupaten dan dinas perhubungan agar segera membahas penurunan dengan organda setempat.
Golkar Terbuka Jika Jokowi-Gibran Mau Gabung: Amin, Kami Anggap Doa
Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid mengaminkan jika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka bergabung ke Partai Golkar.
