Partai, Ahli Hukum dan MUI Kumpul di MK

VIVAnews - Partai-partai politik, Majelis Ulama Indonesia, dan ahli hukum tata negara berdiskusi soal amandemen UUD 1945. Perubahan atas UUD 1945 dinilai menguntungkan sebagian elit politik.

"Amandemen itu hanya berpihak pada segelintir elit politik saja," kata Wakil Ketua Umum Partai Barisan Nasional, Gempar Soekarnoputra, di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu, 17 Desember 2008.

Menurut putra Bung Karno dari Jetje Langelo ini, amandemen atas UUD 1945 itu hanya menguntungkan partai-partai besar. "Sedangkan, rakyat-rakyat kecil tetap termarjinalkan," tegas Gempar.

Akui Umat Muslim Berkontribusi Besar Bagi Negara, PM Georgia Adakan Bukber

Diskusi yang digelar Mahkamah pimpinan Mahfud MD ini bertemakan "Refleksi 10 tahun Perubahan UUD 1945."

Tampak hadir dalam diskusi antara lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa versi Gus Dur, Ali Masykur Musa, Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Hamdan Zulfa, dan Jacob Tobing. Terlihat hadir pula para ahli hukum tata negara seperti dari Universitas Gajah Mada, Zainal Muchtar.

Government Targets on Acquiring 61 Percent Freeport Share
Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus di Natal 2023

Keuskupan Agung Jakarta Sebut Paus Fransiskus Akan Kunjungi Indonesia September 2024

Pemerintah akan mengumumkan secara resmi rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024