VIVAnews - Akibat krisis global, sebanyak 300 orang tenaga kerja Indonesia yang berada di Korea akan di berhentikan oleh perusahaan mereka. Hal itu dikatakan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI Jumhur Hidayat.
Menurutnya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja di Korea tengah berlangsung hingga bulan Desember ini.
Pemerintah Indonesia diakuinya sudah berkomunikasi dengan pemerintah Korea untuk mencarikan pekerjaan bagi para TKI yang terancam PHK.
"Mereka bisa bekerja disektor lain, perusahaan tempat mereka bekerja ini adalah perusahaan manufaktur yang berhubungan langsung dengan Amerika dan negara di Eropa sehingga rentan terkena imbas krisis global," katanya kepada wartawan, di Nusa Tenggara Barat, Kamis, 18 Desember 2008.
Tahun 2008 ini, menurut Jumhur, pemerintah Indonesia mengirim 12 ribu tenaga kerja ke Korea. Namun, belum dapat kepastian berapa tenaga kerja yang akan di kirim pada 2009 mendatang. Apalagi sejumlah perusahaan di Korea sudah mulai melakukan perampingan karyawan.
Selain di Korea, pekerja Indonesia yang berada di Jepang juga terancam berhenti bekerja akibat imbas krisis Global. Meski demikian Jumhur mengaku belum menerima angka pasti mengenai jumlah tenaga kerja Indonesia yang akan di PHK dari perusahaan di Jepang. "Kaya belum terima laporan jumlah pekerja Indonesia yang di PHK dinegara lain," ujarnya.
Pihaknya juga akan melirik sejumlah sektor kerja seperti pertanian, perikanan dan industri lainnya yang bisa menampung tenaga kerja Indonesia. Saat ini BNP2TKI tengah berusaha menghindari pemulangan tenaga kerja asal Indonesia dari sejumlah negara baik di Eropa maupun Asia.
"Setidaknya para pekera asal Indonesia itu mendapat haknya untuk dapat bekerja di sektor lain jika harus di PHK dari tempatnya bekerja," tutur Jumhur.
Laporan: Edy Gustan/Mataram
Jokowi Bakal Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk dalam RAPBN 2025
Presiden Jokowi menyiapkan program-program unggulan pasangan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Pilpres 2024 Prabowo-Gibran masuk dalam RKP dan RAPBN tahun 2025.
