VIVAnews - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri terkendala kurangnya angka kemiskinan di daerah, karena tidak semua daerah mendukung program tersebut. Bahkan beberapa kalangan DPRD mencurigai program PNPM Mandiri adalah program terselubung pemerintah sekarang dalam rangka pemilu 2009.
"Ada juga yang menyampaikan program ini dasar hukumnya tidak jelas," kata Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat di Jakarta, Senin 22 Desember 2008.
Namun masih ada beberapa daerah yang komitmennya sangat tinggi mendukung PNPM Mandiri, seperti Kota Palopo-Kabupaten Maros, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Paser.
Partisipasi daerah penting karena program ini memerlukan dukungan dari pemerintah daerah. Jumlah dana daerah untuk program bersama (DDUPB) bagi PNPM Mandiri ditetapkan 32 persen dari total Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
Pada 2008 sebanyak 10 daerah menolak dan tidak menyediakan DDUPB bagi PNPM Mandiri. Di antaranya, Pemereintah Kota Semarang karena DPRD-nya menolak menyetujui penggunaan dana dengan alasan payung hukum tidak jelas, mencurigai program politis, dan meminta agar dana BLM disalurkan ke rekening kas daerah agar DPRD dapat mengawasinya. "Walikotanya sampai memohon-mohon kepada DPRD. Ini langkah mundur," katanya.
Daerah yang lain adalah Pemkot Surabaya-Jatim, Pemkot Ambon-Maluku, Pemkot Mojokerto-Jawa Timur, Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara, Pemkot Medan-Sumatera Utara, Pemkot Tegal- Jawa Tengah, Kabupaten Sidoarjo-Jatim, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dan Kabupaten Kepulauan Sula-Maluku Utara.
Akibat sikap pemerintah daerah yang tidak mendukung ini, kata dia, membuat pemerintah pusat yang disalahkan. "Jangan sampai pemerintah pusat dipersoalkan dalam penanganan kemiskinan. Padahal uang ada," tegas Sujana.
Meski begitu, kata Sujana, sebanyak 38 daerah berjanji akan menyediakan DDUPB pada 2009, meski pada 2008 daerah tersebut belum menyediakan dana khusus PNPM Mandiri.
Sedangkan daerah yang tidak menyediakan DDUPB adalah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sebut 3,2 Juta Orang Indonesia Main Judi Online
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menggelar rapat koordinasi pembentukan satuan tugas (satgas) judi online bersama beberapa kementerian/lembaga pada Selasa, 23 April 2024.
