VIVAnews - Sekitar 350 guru honorer di wilayah Kota Depok berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Depok, Jawa Barat. Mereka menuntut kejelasan status sebagai pegawai negeri sipil.
Sebelumnya, mereka melakukan long march dari Gedung Majelis Utama Kota Depok, Jalan Nusantara Raya. Mereka melintasi jalan layang Arif Rahman Hakim menuju Jalan Margonda Raya, Senin 5 Januari 2009.
Dalam orasinya, koordinator aksi, Mahmudin Sudin, menuntut Wali Kota Depok mengangkat guru honorer sebagai guru wiyata bakti, dengan legalitas berupa Surat Keputusan Wali Kota Depok. Sedangkan para guru yang berstatus wiyatabakti segera diangkat menjadi PNS.
Mereka juga menuntut, Wali Kota Depok peraturan daerah bahwa guru wiyatabakti berhak mendapat honor daerah, tunjangan kesejahteraan, tunjangan hari raya dan uang ucapan terima kasih bagi mereka yang memasuki masa pensiun sesuai dengan UMR Kota Depok. "Dan dianggarkan dalam APBD 2009 dengan dasar anggaran biaya pendidikan 20 persen," ujarnya.
Sedikitnya ada 1.500 guru berstatus honorer yang tersebar di sejumlah sekolah negeri di Kota Depok. Mereka hanya digaji sekitar Rp 100-300 ribu per bulan. Tak jarang, gaji yang sangat kecil untuk hidup di Jakarta itu dibayarkan setiap tiga bulan sekali. "Bahkan, ada kawan kami yang sudah 20 tahun tetap berstatus guru honorer," kata Mahmudin yang selama delapan tahun terakhir menjadi guru honorer di SMAN 1 Depok.
(Laporan: Ramuna/ Depok)
Bayar Pajak Kendaraan Sekarang Dapat Diskon
Pemerintah daerah ini menghadirkan program istimewa yang memungkinkan Anda menghemat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor alias PKB.
