VIVAnews - Pemerintah menargetkan nasabah Kredit Usaha Rakyat meningkat menjadi empat juta nasabah selama 2009. Jumlah ini meningkat 200 persen dibandingkan nasabah 2008, sebanyak dua juta orang.
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengatakan, nilai kredit yang akan dikucurkan pemerintah selama 2009 sebesar Rp 14 triliun. "Ini akan diberikan kepada 4 juta orang," ujar Aburizal dalam penyampaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di kantornya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis 8 Januari 2008.
Sebagai perbandingan, hingga November 2008 nilai KUR mencapai Rp 12 triliun dengan total nasabah 1,6 juta orang.
Rata-rata kredit yang disalurkan melalui program KUR sebesar Rp 8 juta per nasabah. Secara keseluruhan, nasabah dengan nilai kredit Rp 5 juta ke bawah mendominasi. Setahun setelah peluncuran, program KUR menuai prestasi yang membanggakan. Banyak tercipta lapangan kerja baru. "Kalau satu usaha berisi dua orang, program ini sudah memberikan lapangan usaha bagi 4,58 juta orang," katanya.
Rasio kredit bermasalah yang hanya 0,84 persen, menjadi salah satu cermin keberhasilan program ini. Namun KUR bukan tanpa kendala. Pinjaman usaha rakyat ini ditanggung perbankan sebesar 25 persen dan 75 persen sisanya ditanggung pemerintah melalui Asuransi Kredit Indonesia.
Tahun ini pemerintah akan menambah dana jaminan Rp 1 triliun di Askrindo. Sehingga total jaminan menjadi Rp 3,4 triliun. "Nilai KUR diharapkan menjadi Rp 34 triliun dan mampu menjangkau hingga
4 juta nasabah," katanya.
Masalah lain, terbatasnya lembaga keuangan yang bisa menyalurkan KUR. Di antara bank pemerintah dan bank nasional penyalur KUR, yang mencakup hingga pelosok hanya satu bank, BRI. Sehingga pelaksanaan KUR bisa melibatkan lembaga keuangan masyarakat.
Bergabungnya lembaga pembiayaan mikro, Aburizal mengatakan akan berdampak pada meningkatnya suku bunga yang tadinya 16 persen menjadi 24 persen. "Suku bunga per bulan 2 persen, jauh lebih baik dari bunga tengkulak 1 persen per hari," katanya. Dengan program KUR usaha petani tidak perlu menggunakan sistem lewat ijon lagi.
Alasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat, 19 April 2024, sebagai saksi dalam kasus korupsi pemotongan insentif ASN
