VIVAnews- Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2009 hanya akan digulirkan untuk dua bulan, Januari dan Februari. Selanjutnya, program diganti menjadi Program BLT bersyarat atau program keluarga harapan (PKH).
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie mengatakan alasan pemerintah mengganti program adalah penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). "Sudah disepakati dengan Dewan agar BLT menjadi program non-BLT," kata Aburizal dalam penjelasan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta 8 Januari 2009.
Data terakhir menyebutkan, hingga 5 Januari 2009, BLT sudah diterima 19,1 juta rumah tangga sasaran dengan total realisasi bayar kepada 18,7 juta rumah tangga sasaran senilai Rp12 triliun.
Program lainnya yang langsung diberikan kepada masyarakat yakni beras miskin, menurut Aburizal, dirasakan 19,1 juta rumah tangga sasaran dengan nilai subsidi mencapai 11,6 triliun pada 2008.
Tahun ini nilai subsidi raskin naik menjadi Rp12,9 triliun tetapi dengan RTS penerima yang lebih sedikit daripada tahun sebelumnya sebesar 18,7 juta RTS. "Jumlah warga miskin mengalami penurunan sehingga data BLT nantinya akan menggunakan data baru," kata Aburizal.
Selain BLT dan raskin, pemerintah menggulirkan dana jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dengan nilai anggaran Rp 4,6 triliun pada 2008. Anggaran jamkesmas akan naik menjadi Rp 7,2 triliun pada 2009. Pembiayaan pendidikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekkolah termasuk dalam program klaster I yang bertujuan mengurangi pengeluaran.
Pemerintah juga menggalakkan dua klaster lainnya yaitu program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuannya, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Sebagai hasilnya, tiga klaster utama ini akan mempengaruhi angka penanggulangan kemiskinan 2009.
Menurut Aburizal sidang kabinet sepakat menetapkan pengurangan angka kemiskinan sebesar 12,5 persen dan pengurangan pengangguran sebesar 7 persen. Sehingga angka kemiskinan di Indonesia pada 2009 diperkirakan menciut menjadi 31 juta orang dari tahun sebelumnya sebesar 34,9 juta orang.
Gubernur Laporkan Informasi Semua Kejadian Bencana di Sumbar kepada Presiden
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi melaporkan semua kejadian bencana di sejumlah kabupaten dan kota di provinsi itu kepada Presiden Joko Widodo melalui surat resmi.
