Fiskal Daerah untuk Otomotif Belum Disetujui

VIVAnews - Usulan penggunaan fiskal daerah untuk stimulus produk otomotif masih belum disetujui pemerintah. Departemen Keuangan masih harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Departemen Dalam Negeri sebelum ketentuan itu disetujui.

Deputi Menko Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady seusai rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan yang juga Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani di Departemen Keuangan, Selasa, 13 Januari 2009 mengatakan, konsultasi dengan Depdagri diperlukan karena yang akan digunakan adalah fiskal daerah, bukan pusat. "Ini karena Undang-undang fiskal daerah dibawah Depdagri, sehingga kita butuh konsultasi," ujarnya.

Edy mengatakan fasilitas daerah bisa dimanfaatkan untuk stimulus dengan cara memindahkan dana. Fiskal daerah biasanya digunakan maksimal untuk mengejar Pendaparan Asli Daerah. Misalnya pajak penerangan jalan sebesar tiga persen dan pajak pengambilan air dalam tanah 5-10 persen. "Nah itu kita minta turun pada masa krisis ini, supaya untuk mengembangkan
industri," ujarnya

Depdagri dikatakan sudah menyanggupi hal itu, namun aturan ini tidak bisa dipaksakan. Untuk Departemen Keuangan sendiri dalam upaya menciptakan pasar industri otomotif sudah mengeluarkan kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, basis produksi, dan Fasilitas seperti perluasan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Terdakwa Yosep Subang Diadili Bunuh Istri dan Anak Demi Uang, Korban Dibacok Pakai Golok
Sapi Albino Ko Muang Phet.

Kerbau Albino Diundang ke Gedung Pemerintah, Harganya Rp7,8 Miliar

Kerbau albino bertubuh besar ini bernama Ko Muang Phet, terkenal di kalangan peternak Thailand sebagai hewan pejantan. Tingginya 1,8 meter dan berusia empat tahun.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024