VIVAnews - Pembangunan Trowulan Information Center atau Pusat Informasi Majapahit seluas 2.190 meter persegi di kompleks Museum Majapahit, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur menuai protes. Arkeolog dan budayawan menuding pemerintah melanggar Undang Undang karena telah merusak situs sejarah.
Menurut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik mengatakan dia sudah bertemu dengan Tim Evaluasi Pusat Informasi Majapahit (PIM), Prof Dr Mundardjito Selasa 13 Januari 2009. Dalam pertemuan itu disepakati tiga skrenario penyelesaian masalah Trowulan. "Penyelesaian pertama, kemungkinan besar proyek akan direlokasi," kata Jero Wacik di Kudus Bar, Hotel Sultan, Jakarta Rabu 14 Januari 2009.
Relokasi, tambah dia, kemungkinan ada dilakukan di lokasi yang masih ada di situs Trowulan, namun kadar situsnya sudah tak terlalu banyak dan sudah rusak. "Kalau dibangun di situ malah akan memperbagus," kata Jero Wacik.
Langkah kedua, tambah Jero Wacik, adalah rehabilitasi situs yang sudah rusak akibat proyek. Itu artinya, proyek tak dipindahkan.
Yang ketiga, ujar Jero Wacik, akan dibentuk tim kerja dan evaluasi untuk menentukan nasib proyek. Tim, kata dia, akan dipimpin Prof Dr Mundardjito, yang juga arkeolog Universitas Indonesia yang mumpuni soal Majapahit. Tugas tim termasuk cari lokasi proyek yang tepat. "Pokoknya kalau ekstrimnya harus diluar [situs], nggak bisa di dalam tidak apa-apa. Paling berat, beli tanah baru," kata dia.
Anggota tim, ujar Jero Wacik, tak hanya diisi arkeolog. "Ada arsitek-arsitek, bahkan ada kesepakatan ada sayembara arsitektur bangunan Taman Majapahit," tambah dia.
Jero Wacik mengaku sudah menyiapkan payung hukum. "Keputusan saya, keputusan menteri," kata dia. Bagaimana dengan komitmen presiden? "Kalau presidennya masih beliau [Yudhoyono] saya yakin proyek akan terus dijalankan, ini adalah gagasan besar," kata dia.
Kemenangan Prabowo-Gibran Diharap Jadi Peluang Kembangkan Ekonomi Berbasis Laut
Pasangan Prabowo-Gibran bakal memimpin Indonesia periode 2024-2029 setelah MK menolak seluruh permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
