VIVAnews - Rapat pleno Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang pertama pada hari ini, Kamis 15 Januari 2009, di Graha Niaga Jakarta, dihadiri Plt Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Tak ingin hilang kesempatan, Kadin melancarkan beberapa permintaan kepada penjaga keuangan negara tersebut. Tak tanggung-tanggung, delapan permintaan diajukan.
Pertama, stimulus fiskal dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, bea masuk ditanggung pemerintah, dan pajak penghasilan ditanggung pemerintah yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 diminta diterapkan dengan tepat sasaran. "Meski stimulus PPN yang disetujui baru tiga sektor, itu bisa diterima," kata Ketua Umum Kadin MS Hidayat.
Namun, kata Wakil Ketua Umum Kadin Hariyadi B Sukamdani, beberapa sektor masih mungkin mendapatkan stimulus fiskal. "Contohnya, jasa konstruksi untuk pembangunan rumah susun sederhana milik," ujarnya. Begitu pula dengan bea masuk ditanggung pemerintah akan ada usulan tambahan.
Kedua, Kadin meminta penurunan kembali tarif PPh yang sekarang sudah diturunkan menjadi 28 persen dari sebelumnya 30 persen. "Kami meminta langsung diturunkan 25 persen seperti target tahun 2010," ujarnya.
Ketiga, pengusaha meminta kelonggaran fasilitas ekspor di luar kawasan berikat. Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mempertimbangkan kemungkinan timbulnya penyelewengan, baik oleh jajaran pemerintah maupun pengguna. Jika demikian, dia mengatakan kebijakan pemerintah justru akan menjatuhkan kredibilitas pemerintah sendiri. "Jujur saja, tidak semua pengusaha baik," kata Sri.
Keempat, Kadin mengusulkan beberapa belanja pemerintah pada APBN 2009. "Secara tertulis akan kami sampaikan ke pemerintah, salah satunya di sektor pariwisata," kata Hariyadi. Dengan usulan tersebut, Kadin meminta program belanja pemerintah bisa disinkronkan dengan kebutuhan sektor riil.
Sri Mulyani menanggapi keinginan tersebut dengan kembali meminta agar semua pihak berkomitmen membuat pariwisata Indonesia kembali 'fight back'. "Tidak seperti Thailand yang sedang tidak atraktif karena stabilitas politiknya terancam," ujarnya.
Kelima, Kadin minta pemerintah terus mengupayakan penanganan pasar dalam negeri. "Terutama pada instrumen antidumping dan safeguard," kata Hariyadi.
Keenam, terkait dengan pembiayaan perdagangan, Kadin meminta pemerintah melihat kembali kebijakan wajib kredit ekspor (LC) untuk ekspor sumber daya alam.
Ketujuh, Kadin mengusulkan penurunan tarif bea balik nama kendaraan dan pajak kendaraan bermotor. "Untuk bea balik nama sebaiknya diturunkan dari 10 persen menjadi 5 persen," kata Hariyadi. Permintaan ini, Sri Mulyani mengembalikan keputusan pada UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sedang difinalisasi di DPR.
Terakhir, Kadin menilai pemerintah masih memungkinkan menurunkan biaya energi. "PLN harus mengembalikan tarif pada mekanisme normal, tarif multiguna dan tarif daya maksimal harus hapus," katanya. Sebab, dengan penurunan itu semua lapisan masyarakat akan diuntungkan. Selain itu, penurunan BBM masih bisa diturunkan.
Menanggapi itu, Sri Mulyani menyatakan PLN sedang agresif melakukan ekspansi yang dijamin penuh oleh pemerintah. "Sehingga apa yang terjadi pada PLN, terefleksikan pada anggaran pemerintah," katanya.
Terpopuler: Beda Sikap Ria Ricis-Teuku Ryan Perlakukan Orang Tua, Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia
Berikut deretan 4 rangkuman artikel terpopuler kanal Showbiz VIVA.co.id dalam Round Up sepanjang edisi Rabu 24 April 2024.
