VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai usulan koaliasi poros tengah jilid II harus jelas. Jangan sampai koalisi partai tengah jilid II itu berakhir seperti pada Pemilu 1999-2004, tidak memiliki mekanisme tanggungjawab.
"Katanya partai pemerintah tapi tidak mendukung kebijakan pemerintah," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Fahri Hamzah dalam diskusi Radio Trijaya, di Waroeng Daun, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Januari 2009.
Hal tersebut menurut Fahri mempersulit masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban. Maka itu, dasar koalisi partai Islam poros tengah harus memiliki fondasi yang kuat. "Jangan seperti poros tengah Jilid I," ujar dia lagi.
Atas adanya usulan poros tengah itu, Fahri mengatakan sebaiknya segala hal yang berkaitan dengan koalisi diatur dalam Rancangan Undang-Undang Susunan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. PKS menjamin akan mengawal aturan tersebut dalam kebijakan. "Jangan sampai kami kecolongan lagi," kata Fahri.
Pada 18 Desember 2008, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, koalisi antara parta-partai Islam dan partai berbasis massa Islam itu adalah sah. Karena, lanjut Din, koalisi ini menjalankan ukhuwah Islamiyah atau tali silaturahmi antar partai-partai berbasis massa Islam.
Uruguay dan Indonesia Jajaki Kerja Sama Jaminan Produk Halal
Pemerintah Republik Oriental Uruguay menjajaki kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Pemerintah Republik Indonesia.
