VIVAnews - Sepanjang 2008, pemerintah mencatat sebanyak 329.384 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) "pulang kampung" akibat krisis keuangan yang melanda dunia.
"Mereka ada yang dipulangkan maupun inisiatif sendiri," kata Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abdul Malik Harahap kepada VIVAnews di kantornya, Senin, 19 Januari 2009.
Angka tersebut meningkat 13,2 persen dibandingkan 2007 yang hanya sebanyak 290.909 orang.
Malik mengatakan imbas krisis global menyebabkan negara-negara penempatan tersebut memulangkan TKI. "Terutama di sektor manufaktur," ujarnya.
Dia memberikan contoh pabrik Epson di Malaysia. Pabrik ini harus memulangkan sejumlah besar TKI karena tidak memperpanjang 3 ribu kontrak pada Desember tahun lalu. "Karena permintaan pasar turun, Epson memangkas produksi dan memberhentikan karyawan," kata Malik.
Namun untuk sektor perkebunan, TKI Malaysia masih tetap dipertahankan.
Begitupun dengan Singapura, kata Malik, tidak ada pemulangan besar-besaran. "Permintaan Singapura pada pekerja rumah tangga masih tinggi," ujarnya.
Sedangkan untuk negara-negara rawan konflik seperti Palestina dan Libia, sesuai dengan ketentuan perundangan, kata Malik, tidak akan dibuka negara penempatan. Namun, pemerintah tidak bisa mengendalikan TKI yang masuk ke sana secara ilegal. "Masih ada juga tenaga kerja berpengalaman yang berangkat sendiri ke sana," katanya.
Selain melalui mekanisme penempatan swasta, pemerintah juga mengirimkan TKI ke beberapa negara melalui program antar pemerintah. Tapi itu baru dilakukan untuk dua negara, seperti Jepang dan Korea Selatan.
Kerjasama dengan Jepang baru terbina tahun ini. Sekitar 208 perawat telah diberangkatkan ke negara tersebut. Sedangkan kerjasama dengan Korea Selatan, kata Malik, tetap sesuai rencana meski akhir tahun lalu sempat terhenti sementara. "Karena Korea menilai proses persiapan di Indonesia kurang maksimal," ujarnya.
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
