VIVAnews - Pemerintah berencana menurunkan dana bagi hasil bagi daerah. Penurunan ini terkait melorotnya harga minyak mentah dunia yang membuat pemerintah merevisi asumsi dasar anggaran 2009.
Namun kepastian penurunan dana bagi hasil ini masih menunggu pembahasan dengan DPR. "Nilainya tergantung asumsi, seandainya turun dari asumsi US$ 80 per barel menjadi US$ 45, maka turunnya bisa dihitung dari itu," jelas Dirjen Perimbangan Keuangan Mardiasmo di Gedung Bappenas, Selasa 19 Januari 2009.
Selain itu, pemerintah juga akan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum sampai besaran 25 persen bagi daerah yang masih belum menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai akhir April 2009.
Menurut Mardiasmo langkah ini diambil karena hingga senin ini baru 257 kabupaten/kota atau 54,5 persen daerah yang menyerahkan APBD. Padahal seharusnya, pada Januari ini APBD tersebut sudah bisa diselesaikan.
"Oktober 2008, APBN 2009 itu sudah disetujui DPR, sehingga seharusnya pada November APBD 2009 sudah bisa disahkan dengan DPRD," jelasnya.
Pembahasan APBD ini diminta dipercepat karena mulai awal tahun sehingga diharapkan semua proyek sudah bisa berjalan sejak 1 Januari 2009. "Jadi karena baru setengah, makanya kita rencanakan seperti itu, mulanya kami tidak mau menunda," ucapnya. Akan tetapi menurut Mardiasmo penundaan ini tidak mengurangi hak daerah. "Dananya tetap tapi cuman kita tahan," ujarnya.
Gus Yahya Berkelakar soal Jabatan Menteri di Kabinet Selanjutnya: Jangan-jangan NU Semua
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa sebagian masyarakat Indonesia merupakan bagian dari NU.
