VIVAnews - Majelis Ulama Indonesia disebut sebagai salah satu lembaga yang menerima suap. Sebanyak 10 persen responden menilai suap ini terjadi saat pengurusan sertifikat halal.
"Ini berkaitan dengan pengurusan sertifikat halal," kata Manajer Riset dan Kebijakan TII, Frenki Simanjuntak, di Balai Kartini Jakarta, Rabu 21 Januari 2009. "10 Persen responden mengaku dimintai uang terkait urusan itu."
Survei ini dilakukan terhadap 2.371 pelaku bisnis, 396 tokoh masyarakat, dan 1.074 masyarakat. Survei berlangsing September-Desember 2008.
Menurut Frenky, inisiatif suap ini terjadi dari pejabat publik. Sehingga pelaku bisnis mau tidak mau mengikuti kemauan pejabat itu.
TII juga menilai kepolisian sebagai lembaga yang paling sering menerima suap. Sedangkan institusi pengadilan menjadi lembaga yang menerima suap paling besar.
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
