Dugaan Suap di MUI

Komisi Agama Duga Ada Permainan Broker

VIVAnews - Transparansi Internasional Indonesia merilis, Majelis Ulama Indonesia termasuk sebagai lembaga yang juga sering disuap. Survei ini membuat Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat terkejut.

"Komisi selama ini berinteraksi dengan LPPOM dan MUI, dan dari hasil interaksi tersebut kita tidak menemukan indikasi korupsi tersebut," kata Wakil Ketua Komisi Agama, Abdul Hakam Naja, saat berbincang kepada VIVAnews, Jumat 23 Januari 2009.

Pada 21 Januari, TII merilis sebanyak 10 persen responden menilai suap ini terjadi saat pengurusan sertifikat halal. TII menilai prilaku suap ini justru datang dari pejabat publik itu.

Menurut Abdul Hakam, TII juga harus membuka hasil survei tersebut. Komisi Agama, lanjut dia, membutuhkan informasi dari TII mengenai dugaan suap tersebut, karena selama ini kabar burung mengenai dugaan korupsi di tubuh MUI belum pernah ada.

"Bahkan berdasarkan paparan MUI, sertifikasi mereka tergolong sangat murah, hanya Rp 5 juta, dan itu memang digunakan untuk biaya operasional.  Jika sertifikasi dilakukan oleh lembaga lain, mungkin harganya lebih mahal," ujarnya.

Abdul Hakam pun menduga adanya kehadiran broker yang memperdagangkan sertifikasi halal MUI tersebut. Menurut Abdul Hakam, masyarakat menjadi terjebak saat mengurus sertifikasi melalui broker tersebut. "Sementara si broker telah menaikkan biaya sertifikasi berkali lipat dari biaya seharusnya," jelasnya.

SKK Migas: Komersialisasi Migas Harus Prioritaskan Kebutuhan Dalam Negeri
Ilustrasi tagian listrik PLN membengkak.

Tarif Listrik April-Juni 2024 Diputuskan Tidak Naik

Kebijakan tidak menaikan tarif listrik pada April-Juni 2024 merupakan upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024