VIVAnews - Bank DKI memutuskan menyimpan ratusan miliar dananya di Surat Berharga Negara. Upaya ini mendapat apreasi pemerintah.
"Mereka bilang kelebihan likuiditas dan dipastikan besok sore menempatkan dana di SBN Rp 500 miliar dengan durasi 3 bulan," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Mardiasmo di Jakarta, Kamis 29 Januari 2009.
Mardiasmo berharap langkah yang dilakukan Bank DKI diikuti oleh BPD-BPD lain di Indonesia ketimbang menyimpan dananya di instrumen lain. Menurut Mardiasmo BPD yang memilih membeli Sertifikat Bank Indonesia dengan uang negara sama dengan memperkaya diri sendiri. Sebab dana imbal hasil yang diperoleh dari SBI tersebut belum tentu disampaikan ke masyarakat.
"Keuntungan lebih banyak diambil oleh BPD itu sendiri," ujar Mardiasmo di Jakarta, Kamis 29 Januari 2009. Dengan alasan yang digunakan adalah uang negara, Mardiasmo menyarankan agar BPD membeli Surat Berharga Negara bukan SBI.
"Kami tidak melarang SBI, karena memang ada hal-hal tertentu yang perlu ditanam dalam bentuk SBI," kata Mardiasmo. Hanya saja, Mardiasmo mengingatkan bahwa ada BPK yang sesuai Undang-Undang Keuangan Negara bisa mengaudit BPD kapan saja.
Mardiasmo menganggap BPD sama dengan Pertamina. "BPD bisa dibilang Badan Usaha Milik Daerah. Sama seperti Pertamina yang berbentuk PT. Meski namanya atau legalitasnya berbentuk PT atau persero, namun 99 persen didalamnya ada lalu lintas uang negara yang sewaktu-waktu bisa diaudit," katanya.
Pilihan SBI memang tidak bisa dikesampingkan karena BPD terkadang dituntut harus cepat memiliki dana dalam jumlah besar oleh Pemerintah Daerah. "Jika itu terjadi maka pilihan SBI yang tiga bulanan memang bisa dipilih, namun BPD sebagai penyalur seharusnya tahu karena alokasi dana itu pasti ada perencanaannya," tutur Mardiasmo.
Keberadaan Astronot Terancam, Hal Mengerikan Ini Muncul di Luar Angkasa
Studi mengungkapkan adanya bakteri yang telah mengalami mutasi di International Space Station (ISS). Bakteri yang telah bermutasi ini menghadirkan ancaman potensial.
