VIVAnews - Bank Tabungan Negara (BTN) siap mengucurkan dana Rp 13 triliun untuk menutupi subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) apabila dibutuhkan. Sedangkan nilai kredit perumahan bersubsidi yang akan digelontorkan tahun ini sebesar Rp 5,1 triliun, sesuai dengan kebutuhan pasar perumahan bersubsidi nasional.
Direktur Kredit Bank BTN Purwadi mengatakan, untuk tahap awal BTN akan menyalurkan Rp 500 miliar dari Rp 5,1 triliun yang direncanakan pada 2009. Nilai kredit subsidi tersebut naik dibanding tahun lalu Rp 3,1 triliun.
"Kemampuan penyerapan pasar sebesar itu. Tapi, BTN sanggup kalau memang kebutuhannya sampai Rp 13 triliun," ujar Purwadi kepada wartawan pada Pra Sarasehan Kongres Perumahan Rakyat II di Gedung Menara BTN Kamis malam, 29 Januari 2009.
Keyakinan tersebut berdasarkan jumlah penyaluran dana kredit 2008 yang mencapai Rp 15 triliun.
Menurut Pur, total penyaluran kredit itu mengutamakan kredit subsidi. "Perekonomian yang membaik juga berdampak pada penambahan nilai kredit," tuturnya.
Pihaknya mengaku, siap mengeluarkan dana awal kredit bersubsidi Rp 500 miliar sebagai dana bergulir.
Jumlah angsuran per bulan BTN, kata dia, mencapai Rp 600 miliar. Bahkan, nilai angsuran plus bunga bisa mencapai Rp 1 triliun per bulan sebelum dikurangi biaya-biaya. "Outstanding per bulan BTN Rp 500 miliar," ujar Pur.
Pur menambahkan, program small medium funding (SMF) merupakan satu cara mengatasinya kesenjangan pembiayaan KPR yang bersifat jangka panjang dengan pendanaan jangka pendek.
Sementara itu, terkait isu krisis global dan imbasnya terhadap potensi pemutusan tenaga kerja (PHK) yang akan mengurangi kemampuan pembayaran kredit perumahan, BTN akan mendukung rencana moratorium yang didengungkan pemerintah. "BTN siap membantu dengan bunganya, kalau program ini jalan tidak ada masalah bagi kami," tutur dia.
Program serupa pernah diberlakukan BTN pada saat arus PHK membengkak di 2001 dan 2005. Waktu itu, BTN merestrukturisasi kredit dan memperpanjang angsuran selama satu tahun.
Purwadi menganalisa, perumahan di Indonesia masih menjadi suatu kebutuhan dan ditempati bagi kalangan menengah ke bawah, sehingga mereka akan tetap mempertahankan. "Tidak seperti di Amerika dan bagi kalangan menengah atas menganggap sebagai investasi. Jadi, tetap menguntungkan BTN," ujarnya.
Namun, dia mengakui, agar tidak salah sasaran, penerima program tersebut perlu diteliti apakah benar mereka tidak mampu atau masuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Jangan dimanfaatkan oleh pemilik yang mampu," kata Pur.
Menjadi Tulang Punggung Pengembangan Usaha Ultra Mikro Indonesia, PNM Ikuti 57th APEC SMEWG
PNM hadir pada forum Asia-Pacific Economic Cooperation Small Medium Enterprises Working Group (APEC SMEWG).
