VIVAnews - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, perizinan pembangunan pabrik telepon genggam Nokia masih di departemen teknis.
"Mungkin masih di Departemen Perindustrian," ujar Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Menko Perekonomian Edy Putra Irawady kepada VIVAnews melalui sambungan telepon, Senin 2 Februari 2009.
Dia mengatakan, proses perizinan membutuhkan waktu tiga pekan. Sepekan di antaranya dihabiskan di Departemen Hukum untuk mengurus izin legalitas. "Namun kami belum bertemu Nokia, jadi kami belum tahu insentif pajak yang diminta," katanya.
Paling tidak, menurut dia, insentif pajak yang akan diminta penangguhan pajak penghasilan sebesar 30 persen nilai investasi akan diberikan pemerintah. "Kalu itu pasti," katanya.
Nokia merupakan salah satu dari tiga produsen telepon genggam yang memilih mendirikan pabrik di Indonesia menyusul keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan mengenai pengetatan impor produk tertentu. Selain membuat harga telepon genggam mahal, pengetatan impor juga membuar produksi telepon genggam lebih efisien dilakukan di Indonesia.
Ramai Candaannya dengan Ivan Gunawan, Saipul Jamil Beri Klarifikasi
Saipul Jamil melakukan klarifikasi tersebut saat itu lantaran tidak ingin meluruskan tentang kejadian di masa lampau.
