Mega Bebas Pilih Wakil Bila Menang di Pemilu

VIVAnews – Bila di pemilihan legislatif April 2009 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraup dukungan minimum 20 persen suara secara nasional, maka bakal lebih mudah menentukan siapa pendamping Megawati Soekarnoputri maju ke pemilihan presiden.

Ketua Umum Projo Isyaratkan Mesti Ada Parpol di Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran

Hal itu dikatakan Riswan Hayadin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah PDIP, Bangka Belitung, kepada VIVAnews, Rabu 4 Pebruari 2009.

Itu sebabnya, kata Riswan, dalam Rapat Kerja Nasional IV di Solo akhir Januari 2009, partainya belum memutuskan siapa tokoh yang bakal maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati. Penentuan nama itu, kata dia, diputus setelah hasil pemilu April nanti diketahui.

Ini Deretan Menteri Jokowi yang Hadir di KPU Saksikan Penetapan Prabowo Presiden

Riswan mengatakan PDIP memiliki banyak pilihan tokoh yang layak disandingkan dengan Megawati. Namun itu harus dilakukan dengan perhitungan matang. Misalnya, kader senior Partai Golongan Karya, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Walau Gubernur Yogyakarta itu banyak diusulkan untuk mendampingi Megawati, kata Riswan, dia belum ada jaminan mendapat dukungan penuh dari Partai Golkar.

“Seandainya ambil Sultan, nanti akan susah,” kata Riswan. “Misalnya PDIP dapat 15 suara, berarti kurang 5 persen untuk memenuhi syarat majunya calon presiden dari partai. Nah, Sultan itu kan bukan dari partai sehingga untuk menambah kekurangan suara itu, bagaimana?” kata dia.

Belajar dari Wanita Ngamuk ke Dishub karena Digembok Mobilnya, Pahami Aturan Parkir di Jalan

Bila kondisi itu terjadi, kata Riswan, PDIP kemungkinan mengajak tokoh yang masih didukung kuat partainya. Tokoh-tokoh yang masuk kategori memiliki dukungan besar dari partai adalah Surya Paloh, Prabowo Subianto (Partai Gerakan Indonesia Raya), dan Hidayat Nur Wahid (Partai Keadilan Sejahtera).

Petugas KPU Masukkan Dokumen ke Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap

Tetap Gunakan Sirekap di Pilkada Serentak, KPU: Kami Punya Kewajiban untuk Terbuka

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan pihaknya akan memperbaiki Sirekap sesuai pertimbangan yang disampaikan oleh MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

img_title
VIVA.co.id
24 April 2024