VIVAnews - Putusan Mahkamah Konstitusi soal suara terbanyak bagi calon legislatif dinilai tidak bisa menjadi dasar hukum pengaturan penetapan calon terpilih. Maka, agar bisa menjadi dasar hukum, pembuat undang-undang harus merevisi undang-undang atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Kalau belum revisi pasal 214 dan implikasiya, KPU jalankan undang-undang yang lama saja," kata mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Ramlan Surbakti, dalam diskusi di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis 5 Februari 2009.
Menurut dia, sejak pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu dibatalkan, hingga kini belum juga ada pengganti. "Masa KPU harus membuat pengganti pasal 214. Saya tidak ingin KPU didorong-dorong masuki ranah politik karena kemalasan orang lain," ujar dia.
Kalau Komisi tetap membuat peraturan penetapan calon berdasar suara terbanyak tanpa revisi undang-undang atau perppu, peraturan yang dihasilkan rawan gugatan. Jika penggugat menang dalam sidang di Mahkamah Agung maka dapat berdampak buruk pada tahapan pemilu. "Bisa-bisa awal Oktober belum terpilih presidenbaru," kata dia.
Menurut Ramlan, kini bola berada di presidan dan dewan. Mereka yang harusnya bertanggung jawab. "Sayangnya, belum ada peraturan tertulis yang membatasi waktu revisi pasal undang-undang yang dibatalkan," ujar pengamat politik dari Universitas Airlangga itu.
Anggota Komisi Pemilihan, Andi Nurpati Baharuddin mengakui Komisi kebingungan menetapkan peraturan penetapan calon terpilih pasca putusan Mahkamah. Sebab, kata dia, ada kekosongan hukum.
Menurut Andi, Komisi sudah berkali-kali mendesak pemerintah dan dewan agar Perppu segera diterbitkan. "Kami sudah konsultasi sampai tingkat yang tidak ada atasannya lagi. Sekarang, bagaimana political will pemerintah dan dewan," kata dia.
Justin Hubner Jadi Cadangan, Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 Vs Australia
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Australia pada laga kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Ini 11 pemain pertama pilihan Shin Tae-yong.
