"Insya Allah Selesai Sebelum Pergantian DPR"
VIVAnews - Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat membantah mengulur waktu dalam menyusun Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dipastikan rancangan undang-undang akan selesai sebelum pergantian anggota dewan.
"RUU tidak mungkin selesai sebelum pemilu legislatif, tapi insya Allah selesai sebelum pergantian anggota DPR," kata Ketua Pansus RUU Pengadilan Tipikor, Dewi Asmara, di sela rapat dengan Kapolri, di Gedung DPR, Jakarta, Senin 9 Februari 2009.
Dewi menegaskan, anggota dewan sudah berusaha dengan optimal untuk menyelesaikan RUU Pengadilan Tipikor dan tidak memiliki keinginan untuk memperlambat pembahasan. Namun, kinerja pansus selalu terhalang dengan masa reses dewan.
"Pansus mulai bekerja November, kemudian terhalang reses, masuk Januari lalu ketemu reses lagi, tapi itulah yang terjadi," jelas anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Menurut Dewi, pansus saat ini membutuhkan keterlibatan dari pihak lain dalam pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. Pansus, lanjutnya, tidak dapat bekerja sendiri. "Harap diingat, DPR bukan mahadewa yang bertindak sendiri dalam penyusunan RUU Pengadilan Tipikor," jelasnya.
Dewi menjelaskan, saat ini pansus sedang dalam taraf rapat dengan berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan kalangan akademisi. "Sejauh ini baru dari UI saja, jadi mungkin kita mintakan dari Unpad, UGM, dan universitas dari Indonesia timur seperti Unhas," ujarnya.
Pansus juga akan menggelar rapat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk membahas mengenai keberadaan hakim adhoc. "Akan dibahas dari sisi anggaran negara, jangan seperti tahun lalu ada hakim yang sudah setahun bekerja tapi tidak dapat gaji," ujarnya.
MK Sudah Putuskan, Dave Laksono Minta Tak Ada Lagi Tuduhan Politisasi Bansos
Semua pihak seharusnya mengakhiri perdebatan terkait Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi atau MK, menyampaikan putusannya. Putusan itu kukuhkan Prabowo-Gibran menang
