Gugatan Pemimpin 8 Media Diputuskan Pagi Ini
VIVAnews - Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan uji materiil Undang-undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Selasa 24 Februari 2009 pukul 10.00. Gugatan itu diajukan delapan pimpinan media.
Pemohon uji materiil yakni Pemimpin Redaksi Harian Terbit, Tarman Azzam, Kristanto Hartadi dari Harian Sinar Harapan, Pemimpin Redaksi Suara Merdeka, Sasongko Tedjo, Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Merdeka, Ratna Susilo Wati, Pemimpin Redaksi Harian Koran Jakarta, Marthen Selamet Sutanto, Pemimpin Redaksi Harian Warta Kota, Dedy Pristiwanto, dan Pemimpin Redaksi Tabloid Cek & Ricek, Ilham Bintang.
Mereka mempersoalkan kewajiban media memberi kesempatan yang sama kepada peserta pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye dalam Pasal Pasal 93 ayat (3) dan (4), Pasal 94 ayat (1), (2), (3), Pasal 95 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 96 ayat (4), (5), (6), (7), Pasal 97, Pasal 98 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 99 huruf d, e, dan f) 39 ayat (3) UU Pemilu.
Jika tak memenuhi, sanksi yang dihadapi media adalah pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media media massa cetak. Sehingga para pemohon menganggap akan terjadinya ketidakpastian hukum di kalangan pers, khususnya media cetak.
Menurut pemohon, sanksi yang diatur dalam UU ini bertentangan dengan pasal Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dan UU Pers.
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
