Jampidsus: Banyak Libatkan Orang Besar
VIVAnews - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Marwan Effendi mengatakan sejumlah pejabat tinggi diduga terlibat dalam kasus biaya akses sistem administrasi badan hukum di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"Sabarlah. Itu pasti ramai. Banyak melibatkan orang besar," ujar Marwan di kantornya, Jumat, 17 Oktober 2008.
Apakah ada keterlibatan menteri? " Bisa mantan, bisa aktif. Pokoknya siapapun yg terkait," sambungnya.
Namun, Marwan belum bersedia menyebutkan nama-nama tersangka dalam kasus itu. "Kalau mau mengira-ngira, silahkan saja. Pihak swasta juga ada, yaitu rekanannya," sambung Marwan saat ditanya siapa saja yang sudah menjadi tersangka.
Informasi yang diperoleh VIVAnews, Kejaksaan Agung akan melakukan pemeriksaan sejumlah pejabat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak Senin hingga Kamis pekan mendatang. Dalam satu hari, Kejaksaan Agung akan melakukan empat pemeriksaan sekaligus.
Kasus ini berawal saat Direktorat Administrasi Hukum dan Umum (AHU) pada Departemen Hukum dan HAM memberlakukan sistem administrasi melalui layanan website. Direktorat AHU kemudian mengenakan biaya akses untuk pelayanan pemesanan nama perusahaan, pendirian, dan perubahan badan hukum.
Untuk biaya akses direktorat mengenakan biaya sebesar Rp 1,35 juta dan Rp 500 ribu untuk biaya konsultasi hukum pada setiap pemohon. Sementara untuk biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak, pemohon dikenai biaya Rp 200 ribu.
Namun biaya ini tidak masuk ke kas negara melainkan masuk ke rekening PT Sarana Rekatama Dinamika selaku provider. Negara hanya menerima pemasukan sebesar Rp 200 ribu dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Pergerakan Pemudik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang, Menhub Budi Beberkan Catatan dari Jokowi
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi menutup Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024. 242 juta pemudik pun bergerak pada momen tersebut.
