VIVAnews - Fahmi Idris, Anggota Dewan Penasehat Partai Golkar periode 2004-2009, yang juga Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu,tidak setuju diadakannya konvensi dalam tubuh Partai Golkar untuk mencari calon presiden.
Menurut Fahmi, konvensi bisa menciptakan situasi yang tidak sehat, yaitu politik uang. Juga karakter yang tidak baik, yaitu menipu diri sendiri dan menipu calon presiden yang ikut konvensi dan para pemimpin partai.Pendapat itu diutarakan Fahmi berdasarkan pengalaman diadakannya konvensi Partai Golkar tahun 2004.
“Saya sebetulnya tidak setuju konvensi, karena bisa tercipta situasi yang kurang begitu sehat yaitu money politik atau politik uang. Kalau menurut saya sebaiknya jangan lah, lebih banyak mudharatnya, ketimbang manfaatnya., “ kata Fahmi kepada wartawan di arena Rapimnas Partai Golkar di JHCC, Minggu malam 19 Oktober 2008.
Menurut Fahmi, pengalaman konvensi 2004 adalah pengalaman yang menyedihkan karena tak memilih ketua umum partai saat itu.
“Bayangkan betapa sedihnya kita, karena waktu kita konvensi 2004 kita tidak memilih ketua umum padahal dia begitu berjasa bagi partai. Kenapa DPD - DPD ini tidak memilih ketua umum (Akbar Tanjung) yang berjasa pada partai ? “ tanya Fahmi mengingat kembali pengalamannya di konvensi 2004.
Fahmi mengisahkan bahwa waktu itu terjadi apa yang disebut “operasi subuh” .
Kalau dibandingkan sama konvensi di Amerika Serikat, kata Fahmi, jelas berbeda. “ Di Amerika kan hanya ada dua partai dan melakukannya dengan kesadaran tinggi. Barangkali kita ingin mencontoh konvensi di AS, tapi waktu kita praktekkan keliru,” kata Fahmi lagi.
Fahmi memperkirakan konvensi Partai Golkar tahun 2004 adalah yang pertama sekaligus terakhir, kecuali bila nanti timbul kematangan baru di dalam lingkungan Partai Golkar. “ Pada saat nanti bila “say no to money,” kata Fahmi sambil terbahak.
