VIVAnews - Anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) hanya 700 orang. Namun usai kampanye Pemilu nanti, mereka ditimpa tugas maha besar: mengaudit 18.000 laporan dana kampanye seluruh Indonesia, dari pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota dalam waktu sebulan.
Jelas bukan pekerjaan mudah karena infrastruktur audit IAPI juga terbatas. IAPI pun pesimistis bisa menyelesaikan amanat Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu itu dengan sukses. "Akuntabilitas dan transparansi terpaksa dikorbankan," kata Sekretaris Jenderal Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarko Sunaryo, dalam dialog di kantor Indonesian Corruption Watch, Kalibata, Jakarta, Rabu, 5 November 2008.
Menyiasatinya, IAPI mengusulkan dalam konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum, auditor tidak beropini. Auditor tidak mengeluarkan pernyataan apakah sebuah laporan benar atau salah, ditolak atau diterima, dan sebagainya. "Kalau beropini, laporan bisa disclaimer semua. Kalau disclaimer, bisa berabe. Jalan tengahnya, auditor melakukan fact finding saja, menemukan fakta saja," kata Tarko. Penemuan fakta itu maksudnya, misal ditemukan ada dana yang tidak tercatat, maka itu saja yang diselidiki seperti pengalaman Pemilihan Presiden 2004.
Mengenai aturan KPU yang belum selesai, IAPI mengaku sudah berusaha membantu KPU dengan membuat pedoman teknis pelaporan dana kampanye. IAPI sudah memberikan rancangan pedoman itu pada September 2008, tapi sampai sekarang belum di-approve KPU. "Mungkin karena anggaran maintenance team dan penyusunannya belum ada," kata Tarko.
United Tractors Tebar Dividen hingga Total Rp 8,2 Triliun
RUPST United Tractors menyepakati pembagian dividen sebesar Rp 2.270 per saham.
