VIVAnews- Pemerintah Malaysia tidak akan keberatan apabila mantan Perdana Menteri (PM) Thailand, Thaksin Shinawatra, berniat “menerobos” negara tersebut. Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Dr Rais Yatim, mengatakan bahwa Malaysia tidak akan berprasangka melawan Thaksin yang saat ini sedang menghadapi vonis atas kasus korupsi.
“Namun jika dia [Thaksin] ingin tinggal di sini [Malaysia] setelah meninggalkan London, maka permintaan suaka politiknya akan dipelajari terlebih dahulu,” kata Dr Rais kepada para wartawan setelah mengetuai Pertemuan Ketujuh Komisi Kerjasama antara Malaysia dan Iran, kemarin.
Seperti dikutip dari harian The Nation edisi Rabu, 12 November 2008, Dr Rais menambahkan bahwa sejauh ini Thaksin belum melakukan pendekatan apapun ke Malaysia.
Senin lalu, pemerintah Filipina menyatakan akan menolak apabila Thaksin memohon suaka politik di negara itu.
Thaksin memang tengah pusing tujuh keliling setelah Inggris akhir pekan lalu mencabut izin tinggal bagi dirinya dan istrinya, Potjaman.
Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Thailand kepada Thaksin membuat pemerintah Inggris menolak memberi perpanjangan visa kepada Thaksin dan istrinya. Selama ini Inggris telah menjadi rumah kedua bagi Thaksin sejak dikudeta oleh militer Thailand dua tahun lalu.
Pertengahan Oktober lalu, Thaksin dinyatakan bersalah dan divonis penjara selama dua tahun. Sementara istrinya, Potjaman dinyatakan tidak bersalah dan pengadilan mencabut tuntutan terhadapnya. Thaksin didakwa karena memanfaatkan jabatannya sebagai PM untuk mempermulus usaha istrinya membeli tanah milik pemerintah di daerah Ratchadaphisek tahun 2003.
Mantan PM berusia 59 tahun ini - yang terguling dari kekuasaan akibat kudeta militer tahun 2006 - menggunakan anggaran Dana Pengembangan Institusi Thailand yang dikelola Bank Sentral sebesar 772 juta baht atau sekitar 221 miliar rupiah.
Bertemu Majelis Masyayikh, Menag Bahas Rekognisi Santri dan Ma’had Aly
Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu pendidikan pesantren.
