KPU Tagih Janji Pemerintah Bantu Pemilu

VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum mengancam adukan Departemen Dalam Negeri ke Presiden atau Wakil Presiden. Pasalnya, sudah empat bulan, surat permintaan untuk membantu fasilitasi Pemilu 2009 belum ditanggapi.

"Masih menunggu sampai akhir November, kalau tidak dijawab juga baru kita gelar pleno tetapkan langkah, salah satunya mendatangi atasan Menteri Dalam Negeri, Presiden atau Wakil Presiden," kata anggota Komisi, Andi Nurpati Baharudin, di ruang kerjanya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis, 13 November 2008.

Menurut Nurpati, bulan Agustus lalu, Depdagri memberi kesempatan Komisi menginventarisasi kebutuhan Pemilu 2009 yang tidak terakomodasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Komisi kemudian meminta pemerintah membantu beberapa item yang tidak teranggar, antara lain, distribusi logistik dari kabupaten/kota ke tempat pemungutan suara (TPS), dan penyediaan kantor sebagai sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). ”Kita juga minta personel pegawai negeri sipil untuk sekretariat PPK,” ujarnya.

PNS itu untuk membantu PPK mengelola keuangan. Menurut Andi pengelolaan keuangan Negara harus oleh PNS. "Kan tidak lucu kalau PPK dan PPS harus ambil uang kehormatan dan operasional rutin ke Kantor KPU Kabupaten/Kota," tegasnya.

Namun alih-alih menjawab surat tersebut, Departemen Dalam Negeri justru membentuk Desk Pemilu. ”Saya tidak tahu pasti apa tugas Desk Pemilu itu,” katanya. Dia berharap desk itu bisa menjalankan fungsi pasal 121 UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. "Desk pemilu itu kan istilah, bisa jadi fungsinya sebagaimana pasal 121," harapnya.

Top Trending: Suami Sandra Dewi Punya Saham Triliunan, Ramalan Jayabaya Soal Masa Depan Indonesia
Nikita Mirzani

Terungkap, Alasan Rizky Irmansyah Sukses Curi Perhatian Nikita Mirzani

Di mata Nikita Mirzani, Rizky Irmansyah adalah sosok laki-laki berbeda dan memiliki daya tarik tersendiri.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024